.jpeg)
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sungai Penuh, Anton, kini tengah menjadi sorotan setelah kabar terkait dugaan ancaman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih salah satu calon Walikota, Alfin, beredar di masyarakat.
Menurut sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya, Anton yang sebelumnya menjabat sebagai Kejari di Kota Sungai Penuh diduga menggunakan posisinya untuk mempengaruhi pilihan politik ASN di Pemilihan Walikota (Pilwako) yang akan datang. Beberapa ASN melaporkan bahwa mereka telah diberi tekanan untuk memberikan dukungan kepada Alfin, calon Walikota yang saat ini tengah bersaing di pemilu tersebut.
“Beberapa teman kami yang bekerja di instansi pemerintah mengungkapkan bahwa Anton telah meminta mereka untuk mendukung Alfin” ujar seorang sumber yang mengetahui peristiwa tersebut. “Kami sangat khawatir karena ini bisa merusak netralitas ASN dalam Pilwako,” tambah sumber tersebut.
Pihak Alfin, calon Walikota yang diduga didukung oleh Anton, belum memberikan keterangan resmi mengenai masalah ini. Namun, beberapa pengamat politik lokal menilai bahwa jika tuduhan ini terbukti benar, hal tersebut bisa menambah ketegangan politik yang sudah cukup tinggi menjelang Pilwako.
Pihak berwenang, termasuk Kejaksaan Negeri yang baru, kini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan Kejari Anton tersebut. Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh aparat terkait langkah-langkah hukum yang akan diambil.
Sementara itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat dan asosiasi ASN di Kota Sungai Penuh mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan netralitas dalam setiap perhelatan politik. “ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, dan jika ada pelanggaran, kami akan mendukung tindakan tegas,” ujar salah satu pengurus ASN setempat.
Ketegangan ini diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan mendekatnya pemilihan, dan banyak pihak yang berharap agar penyelesaian yang adil dan transparan dapat dicapai, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan di Kota Sungai Penuh.
