Portalandalas.com - Jakarta, 30 Juni 2024 - Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi PKS dan sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyerukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memberikan sanksi berat kepada anggota DPR yang terlibat dalam praktik judi online. Menurutnya, hal ini mendesak mengingat Presiden Jokowi telah menyatakan kondisi darurat terkait judi online di Indonesia, yang melibatkan tidak hanya pejabat eksekutif dan yudikatif, tetapi juga anggota DPR/DPRD.
Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya pemberian sanksi yang tegas agar tidak terjadi generalisasi negatif terhadap seluruh anggota DPR. "Jika terbukti bersalah, sanksi yang setimpal seperti yang disarankan oleh MKD harus didukung. Langkah ini tidak hanya untuk menegakkan keadilan tetapi juga untuk menjaga martabat DPR sebagai institusi," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (30/6/2024).
Menurut Hidayat, MKD memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga etika anggota DPR serta melindungi reputasi lembaga DPR sebagai wakil rakyat. Ia menyoroti pentingnya MKD bertindak secara proaktif dan profesional dalam mengusut kasus ini sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
"Upaya ini juga untuk memastikan bahwa anggota DPR yang bersalah segera dikenai sanksi, sementara yang tidak terlibat tidak terkena fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar terkait judi online," tambahnya.
Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid mendesak agar lembaga terkait seperti PPATK untuk segera melaporkan nama-nama yang diduga terlibat kepada MKD agar dapat segera ditindaklanjuti. "Keterlibatan anggota DPR dalam praktik judi online harus ditangani dengan serius dan tuntas demi menjaga kehormatan lembaga legislatif serta untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.
"Upaya ini juga untuk memastikan bahwa anggota DPR yang bersalah segera dikenai sanksi, sementara yang tidak terlibat tidak terkena fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar terkait judi online," tambahnya.
Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid mendesak agar lembaga terkait seperti PPATK untuk segera melaporkan nama-nama yang diduga terlibat kepada MKD agar dapat segera ditindaklanjuti. "Keterlibatan anggota DPR dalam praktik judi online harus ditangani dengan serius dan tuntas demi menjaga kehormatan lembaga legislatif serta untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.
